Orang Miskin Dilarang Lewat Sini

foto:nottingham.ac.uk

Tiba-tiba saja sore ini saya kebanjiran email. Tiba-tiba saja milis komunitas motor yang saya ikuti penuh dengan postingan email. Semua email ditujukan untuk mengomentari satu hal: rencana pemerintah daerah DKI Jakarta yang akan menerapkan aturan kawasan jalan berbayar atau electronic road pricing (ERP).

Aturan ini sebenarnya bukan pertama kali disuarakan, dulu tahun 2006 saat gubernurnya masih Sutiyoso aturan ini sudah disuarakan, tapi kemudian tidak kedengaran lagi. Meski demikian aturan itu tetap membuat masyarakat terkejut. Aturan yang rencananya akan segera diterapkan di Jakarta pada tahun ini itu juga menuai kecaman para biker di milis itu.

Tak hanya di milis tapi kecaman juga muncul di mana-mana. Karena aturan yang akan menjadi pengganti aturan 3 in 1 ini tidak hanya berlaku bagi pengendara mobil pribadi saja, tapi juga para pengendara sepeda motor.

Yang lebih mengagetkan lagi, satu motor bisa dikenai hingga Rp 7.000, kata Direktur Bina Sistem Transportasi Perkotaan Direktorat Jenderal Angkutan Darat Kementerian Perhubungan Elly Sinaga yang berkoar-koar soal aturan itu di media. Alasannya cukup klasik supaya yang naik motor pindah naik angkutan umum.

Meskipun masih dikaji, namun aturan itu lantas menimbulkan keresahan bagi warga Jakarta. Jika 3 in 1 hanya mengenai orang menengah ke atas alias yang pake mobil, ERP akan mengenai masyarakat kecil yang identik dengan motor. Lantas, makian, cacian, hujatan pada Elly dan pemerintah bertaburan di mana-mana. Terutama dari masyarakat yang berpenghasilan pas-pasan.

Mereka membayangkan berapa dana yang harus dikeluarkan jika aturan itu berlaku. Untuk beli bensin saja sudah pas-pasan. Teman saya bahkan membayangkan sebagai wartawan yang sering lewat sudirman bolak-balik, bisa tekor kalau motornya harus kena tarif. Padahal sekarang saja pengeluarannya untuk bayar parkir, bensin, dan lain-lain sudah cukup besar. Belum lagi jika jalan lain juga diterapkan aturan yang sama.

Lalu bagaimana dengan anjuran agar naik angkutan umum saja? Ini tentu konyol. Sebab jika itu alasanya, seharusnya angkutan umumnya diperbaiki dulu. Lihat saja setiap jam masuk atau pulang kerja, orang-orang bejibun antri di pinggir jalan. Sementara angkutan yang ditunggu penuh sesak dengan penumpang. Ada yang bilang, ibaratnya untuk nafas saja susah. Kenyamanan? Buang jauh-jauh..

Di angkutan seperti ini sering terdengar cerita kejahatan dan pelecehan seksual. Hal ini makin menambah buruk angkutan umum. Bus Way saja yang merupakan angkutan umum paling bagus di Jakarta, ternyata juga belum bagus. Meski punya jalur sendiri angkutan ini masih sering telat dan penuh sesak. Belum lagi kadang mogok dan sering ada kejadian bus itu terbakar.

Selain itu, naik angkutan umum yang ada di Jakarta ini juga mahal. Mahal dari segi biaya dan waktu. Jika ke kantor naik motor misalnya butuh waktu sejam, naik angkutan umum bisa dua tiga jam. Belum lagi ongkosnya, jika naik angkutan umum misalnya sehari bisa Rp10 ribu, jika naik motor dana segitu itu bisa untuk bensin tiga hari. Hal ini yang, menurut pengakuan mayoritas orang, membuat orang kemudian “terpaksa” memilih naik kendaraan pribadi, baik mobil maupun motor, daripada naik angkutan umum.

Saya yakin pejabat yang akan menerapkan aturan itu tidak tahu fakta itu. Mana mereka tahu jika setiap hari naik mobil bagus ber AC diantar supir. Mereka juga selalu membandingkan dengan di negara seperti Singapura. Mereka lupa di sana sudah bagus angkutan umumnya. Lha di sini, monorail Cuma tiangnya saja.

Banyak aturan yang mau mencontoh dari negara maju hasilnya nol besar. Sebut saja yellow box junction yang diuji coba di jalan MH Thamrin. Dipatuhi kan? Jawabannya tidak. Bahkan masyarakat dan pengguna jalan tidak tahu fungsinya, meskipun sosialisasi sudah gencar. Selain itu kultur dan kondisi kita berbeda dengan negara maju yang dicontoh.

Lalu pemerintah mengatakan riset Kementerian Perhubungan menunjukkan setiap pengendara yang melewati kawasan berpenumpang tiga orang atau lebih itu menghabiskan uang Rp 10.000-Rp 20.000 untuk membayar joki. Nah, katanya lagi, dari pada uang itu lari enggak keruan, mending masuk kas negara. Hal ini langsung di tanggapi para biker dan masyarakat begini: masuk kas negara atau kas pejabat??

Harusnya aturan 3 in 1 yang gagal dijadikan evaluasi bahwa masyarakat masih lebih senang naik kendaraan pribadi. Alasannya jelas, lebih murah, cepat  dan nyaman. Jadi buat dulu angkutan umum yang memadahi jangan menyuruh naik angkutan umum dulu pada masyarakat. Ini logika yang terbalik, ibarat menyuruh anak makan tapi belum menyediakan makanannya.

Saat isu ini masih diperdebatkan landasan pemikirannya, pemerintah sudah memiliki bayangan teknisnya. Dikatakan nantinya, pemerintah akan membangun pintu gerbang di setiap mulut jalan-jalan di atas. Pintu gerbang ini akan dilengkapi teknologi on board unit (OBU). Setiap kendaraan yang masuk harus memiliki smart card. Apa komentar masyarakat? Mayoritas satu kata: proyek lagi..

Jika benar begitu maka ini justru akan bertabrakan dengan landasan kebijakan ini yaitu mengatasi kemacetan. Sebab gerbang-gerbang itu akan menimbulkan kemacetan baru. Di mana-mana antrian akan membuat macet. Jangankan gerbang pembayaran, mobil berhenti di pinggir jalan saja bisa memancing kemacetan. Atau bagaimana jika ada mobil atau motor yang tidak membayar atau voucernya habis, disuruh berbalik? Tambah macet kan. Jadi alasan apapun tampaknya aturan ini tak realistis untuk Jakarta, paling tidak untuk waktu dekat ini.

Tapi nampaknya alasan apapun pemerintah tetap ngotot. Kalau sudah begitu susah. Nantinya lewat Jalan Sisingamangaraja, Jenderal Sudirman, Thamrin, Medan Merdeka Barat, Majapahit, Gajah Mada, Pintu Besar Selatan, Pintu Besar Utara, Hayam Wuruk, sebagian wilayah Gatot Subroto, dan Rasuna Said harus bayar. Bagi anda yang akan lewat sana siapkan uang anda. Saya juga mau usul pada pemerintah agar menyiapkan plang atau rambu di setiap ujung jalan tersebut. Bunyinya begini: Orang Miskin Dilarang Lewat Sini, Silahkan Cari Jalur Lain.