Dalam Check and Balances Tak Ada Oposisi

foto: jakartapost.com

Pada Sabtu malam 3 Oktober lalu, Ketua Dewan Pertimbangan Pusat (Deperpu) PDIP Taufik Kiemas terpilih sebagai ketua MPR. Taufik terpilih dari paket yang didukung tujuh fraksi bersama wakil-wakil ketua MPR yang terpilih antara lain Melani Leimena Suharli dari Demokrat, Hajrianto Y Tohari dari Golkar, Lukman H Saefudin dari PPP, Ahmad Farhan Al Hamid dari usur DPD.

Banyak pertanyaan mengemuka dari terpilihnya Taufik memimpin lembaga yang pernah menjadi lembaga tertinggi. Misalnya terkait dukungan Demokrat pada Taufik untuk mendapatkan posisi tersebut.

Dari sana lantas timbul pertanyaan apakah PDIP akan berbalik dari oposisi menjadi pendukung pemerintahan pasca Taufik jadi ketua MPR? Selain itu bagaimana pula pandangan Taufik atas tugas barunya memimpin MPR, termasuk mengenai isu amandemen dan DPR? Berikut wawancara singkat dengan Taufik Kiemas.

Apa yang terpikir oleh anda setelah terpilih sebagai ketua MPR?

Yang pesti bebennya berat ya. Saya tidak mungkin berhasil jika tidak dibantu masyarakat dan mass media. Sebab apa, tugas pertamanya MPR ini kan menyebarluaskan pancasila, undang-undang dasar 1945, negara kesatuan republik Indonesia, dan kebinekaan.

Ada kerjasama dengan Demokrat dalam pemilihan anda, apakah ini akan mengikis jiwa oposisi PDIP?

Kalau kita lihat dari keputusan MPR DPR dan DPD kita tidak bicara mengenai oposisi atau tidak oposisi. Tapi kita bicara mengenai check and balances. Jadi seharusnya di sini semua kritis. Partai Demokrat harusnya lebih kritis dari PDIP seharusnya.

Apakah berarti PDIP tidak oposisi lagi setelah anda terpilih?

Dalam check and balances tidak ada oposisi. Semua kritis di DPR.

Jadi PDIP tidak akan kritis lagi?

Semua harus berlomba-lomba untuk kritis. Demokrat sebagai yang terbesar harusnya yang lebih kritis dari yang lain. Jadi semua fraksi di DPR itu harus lebih kritis. Posisi PDIP dalam cehek and balance harusnya sama. Mustinya yang lebih galak Democrat.

Anda kan terpilih dengan bantuan Demokrat, apa yang diberikan PDIP pada Demokrat sebagai gantinya?

Empat hal itu. Pancasila, undang-undang dasar 1945, negara kesatuan republik Indonesia, bhineka tunggal ika. Itu komitmen yang harus dijaga.

Dalam mendukung anda Demokrat kan mengecewakan rekan koalisinya seperti PKS yang juga mengincar ketua MPR. Tentunya ada komitmen sehingga Demokrat sampai lebih memilih anda dari rekan koalisinya?

Itu kalau soal demokrat harus tanya demokrat.

Apakah balasan atau komitmennya PDIP akan sama-sama Demokrat di pemerintahan?

Check and balances itu semua sama-sama nanti, tetap kritis.

Mengenai wakil dari unsur DPD dari paket anda yaitu Ahmad Farhan Hanid tidak diakui oleh pihak DPD, apa pendapat anda soal ini?

Itu tanya ahli hukum deh. Tanya ahli tata negara. DPD nya bagaimana, sudah terwakili belum. Secara tata negara benar atau tidak yang dilakukan DPR.

Apa pandangan anda sebagai ketua MPR mengenai usulan amandemen UUD 45. Juga perjuangan DPD untuk mengajukan amandemen?

Kita kan nunggu aja. Kan mesti disipkan dulu. Kan musti mengumpulkan 266. kalau kita menunggu saja. Biar DPR memprosesnya dulu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *