Melihat Lebih Dekat, Membuat Timur Lebih Makmur

Bandara Sentani Papua

Genap setahun saya menjadi anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Dalam setahun menjabat, saya lebih sering bekerja di luar kantor. Saya memang harus sering pergi ke daerah untuk melihat lebih dekat daerah yang saya wakili.

Pekerjaan administrasi kantor, saya serahkan pada staf ahli saya. Kebetulan, di kantor saya juga menerapkan konsep kantor digital dan paperless seperti yang diajarkan pendiri Microsoft, Bill Gates. Dengan memanfaatkan sistem digital, atau “Digital Nervous System” dalam bahasa Gates, kami bekerja dengan piranti digital dan berbasis internet.

Surat menyurat, memo,risalah, dokumen, dan sebagainya sebisa mungkin kamu digitalkan. Selain mudah dan cepat didistribusikan, ini juga efisien karena hemat kertas (paperless), tinta, dan mudah saya akses dan kerjakan di mana saja.

Ini penting, karena sebagai anggota DPD saya lebih banyak keliling daerah di banding ngantor di Senayan. Saya cuma sesekali ke Senayan untuk tandatangan dokumen atau menghadiri rapat. Sisanya, saya datang dan kerja di daerah.

Daerah saya adalah Indonesia Timur. Saya mewakili daerah itu, dan menjadi Ketua Kelompok Kerja (Pokja) Indonesia Timur. Saya bolak balik terbang kesana dan mendengarkan aspirasi sampai ke pelosok-pelosok.

Biayanya memang tidak sedikit, apalagi letaknya sangat jauh dari Jakarta. Maka dulu saya termasuk yang mendukung gagasan anggota DPD berkantor di daerah. Sering saya merogoh kocek pribadi untuk biaya, tapi tak apa, toh gaji saya sebagai anggota DPD juga besar jumlahnya.

Ini semua saya lakukan demi keinginan untuk melihat sendiri kondisi daerah yang saya wakili. Saya tak mau hanya melihat daerah dari cerita pejabat setempat atau hanya membaca laporan media saja.

Tak mudah memang, tapi upaya ini tak sia-siap. Saya jadi tahu kondisi sebenarnya dan akar masalahnya apa. Saya jadi tahu bahwa di Indonesia Bagian Timur ini memiliki masalah yang sama yaitu pembangunan yang belum merata dan kemakmuran yang masih jauh dari harapan.

Bagaimana membangun, jika bahan bangunan mahal karena semua di datangkan dari Jawa. Bahkan barang dari China yang mau ke sana harus berputar singgah ke Surabaya dulu. Biayanya jadi berlipat.Ini salah satu sebab ekonomi biaya tinggi yang membuat investor takut masuk.

Di sana listrik juga memakai diesel, padahal banyak sumber daya alam yang bisa diolah jadi pembangkit. Mau bagaimana lagi, karena tidak ada investor masuk. Minimnya infrastruktur juga yang membuat Maluku menyia-nyiakan potensi perikanan tangkap yang jutaan ton jumlahnya. Persoalan yang sama dialami daerah Timur lainnya.

Itulah masalah yang saya ketahui dengan melihat lebih dekat. Jika masalah itu bisa kita atasi, dan membuat daerah Timur lebih makmur, maka masalah lain seperti masalah politik, atau seperatisme dan sebagainya juga akan bisa diselesaikan. Karena orang Papua misalnya pada dasarnya bukan ingin merdeka dari Indonesia, mereka Ingin merdeka dari kemiskinan.

Setelah melihat dari dekat, semua masalah itu kemudian akan saya bawa ke Jakarta untuk dicari solusinya bersama pihak terkait. Saya juga akan bantu datangkan investor, dan sebagainya. Sebagai anggota DPD tentu saya punya kekuatan untuk itu.

++

Saya terbangun dari lamunan saya di depan komputer, setelah membayangkan diri jadi anggota DPD RI. Tapi itulah kira-kira yang akan saya lakukan andai saya menjadi anggota DPD RI.

 

6 comments
  1. Luar biaa, ternyata tidak semua penjabat negaja bejat prilakunya, mudah-mudahan Anda menjadi revosionir dari banyaknya penjabat-penjabat negara nakal dan bermuka dua.
    Saya setuju dengan pendapat Pak Dian, saya juga sangat menyesalkan kenapa barang-baang impor dari cina dsb harus masuk ke surabaya dulu.
    Seharusnya politik itu di hilangkan agar distribusi barang langsung masuk ke daerah dan harganya lebih murah.

    • @Kang Salman.. terima kasih komentarnya.. di Papua, satu sak semen mencapai 1 juta di pelosok.. ini karena semua harus didatangkan dari Surabaya atau Makassar..
      Bisa saja barang dari China atau Jepang langsung ke sana, tapi ada kendala aturan..ini masalah yang perlu diperjuangkan anggota DPD juga..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *